Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali .a. Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. Penambahan bab komisi negara. Penambahan bab HAMd. Calon Presiden perseorangan. Penambahan masa jabatan kepala daerah 1. Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali?

Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali .a. Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. Penambahan bab komisi negara. Penambahan bab HAMd. Calon Presiden perseorangan. Penambahan masa jabatan kepala daerah 1. Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali?

  1. Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian
  2. Penambahan bab komisi negara
  3. Penambahan bab HAM
  4. Calon Presiden perseorangan
  5. Penambahan masa jabatan kepala daerah

Jawaban yang benar adalah: E. Penambahan masa jabatan kepala daerah.

Dilansir dari Ensiklopedia, isu amandemen undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah ketua mpr bambang soesatyo menemui presiden joko widodo (jokowi) di istana bogor, jumat (13/8/2021) lalu. salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan presiden. saat itu, pria yang akrab disapa bamsoet itu mengaku bahwa presiden jokowi setuju ihwal rencana mpr melakukan amandemen terbatas uud 1945 terkait untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara (pphn) dan tidak melebar ke persoalan lain. rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di mpr. keduanya adalah ppp dan pkb. usulan amandemen uud 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali .a. penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. penambahan bab komisi negara. penambahan bab hamd. calon presiden perseorangan. penambahan masa jabatan kepala daerah 1. isu amandemen undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah ketua mpr bambang soesatyo menemui presiden joko widodo (jokowi) di istana bogor, jumat (13/8/2021) lalu. salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan presiden. saat itu, pria yang akrab disapa bamsoet itu mengaku bahwa presiden jokowi setuju ihwal rencana mpr melakukan amandemen terbatas uud 1945 terkait untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara (pphn) dan tidak melebar ke persoalan lain. rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di mpr. keduanya adalah ppp dan pkb. usulan amandemen uud 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali Penambahan masa jabatan kepala daerah.

[irp]

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Penambahan bab komisi negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

[irp]

Menurut saya jawaban C. Penambahan bab HAM adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban D. Calon Presiden perseorangan adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

[irp]

Menurut saya jawaban E. Penambahan masa jabatan kepala daerah adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. Penambahan masa jabatan kepala daerah.

[irp]

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.